Ilegal, Micro Cell Pole Disegel

1012

NGETRIP.ID, Bandung- Sejumlah orang yg mengatasnamakan Lsm Jabar Transparan “menyegel” tiang Micro Cell Pole (MCP) di  sekitar Jalan Dioenegiro, dan Mcp Tiang di jalan Riau, Kota Bandung, Senin (1/10/2018).

Aksi Lsm Jabar Transparan tersebut sebagai bentuk sindiran kepada aparat Pemkot Bandung yang tidak mampu melakukan penegakan hukum. “Sudah tahu MCP ini tidak ada izin. Kok kenapa tidak dibongkar. Ini kan sama dengan pembiaran,” kata Ketua Jabar Transparan, Asep Irwan saat ditemui di lokasi, Senin (1/10/2018).

‘Penyegelan’ dilakukan terhadap tiang MCP yang berada di dekat SPBU Pertamina. Mahasiswa ‘menyegel’ dengan cara memasang pita kuning yang melingkari tiang.

Selain itu, tiang juga ditempeli poster bertuliskan ‘Disegel Tidak Miliki Izin’ dan ‘Melanggar Perpres No 96/2014 dan Perwal Kota Bandung No 88 Tahun 2013’.

Menurut Asep Irwan, seharusnya aparat Pemkot Bandung lebih responsif terhadap para pelanggar. Bila diketahui segera lakukan aksi, jangan dibiarkan karena akan menjadi preseden buruk bagi yang lainnya.

Kalau dibiarkan nanti akan bermunculan pelanggaran baru. “Aksi penyegelan ini kami lakukan agar Pemkot Bandung lebih responsif dalam menegakan aturan,” ujarnya.

Dari itulah Jabar Transparan menuntut Pemkot Bandung untuk segera membongkar tiang MCP yang sudah berdiri secara ilegal di Kota Bandung. Lsm Jabar Transparan, kata Asep Irwan, mencatat tiang MCP itu telah berdiri di pinggir sejumlah jalan di Kota Bandung dalam jumlah yang cukup banyak.

“Di Dago, Dipati Ukur, Soekarno-Hatta, juga ada. wali kota harus konsisten dong dalam menegakan aturan. Kalau melanggar, ya harus dibongkar dong,” kata Asep Irwan Ketua Jabar Transparan

Menurut Asep Irwan pendirian tiang MCP itu diduga selain menyalahi Perpres No 96/2014 tentang Rencana Pitalebar Indonesia (RPI) 2014-20219, juga bertentangan dengan Perwal Kota Bandung No 088 tahun 2013 tentang Macrocell dan Microc Cell.

MCP yang berbasis fiber optik (jaringan bawah tanah) adalah pengganti menara macro atau BTS yang memakai jaringan frekuensi udara dan sekarang itu telah dibatasi oleh Pemkot Bandung.

Jaringan milik swasta yang berdiri di atas lahan milik negara ini bisa disewakan secara bisnis ke operator telekomunikasi. Selain merekomendasikan untuk dibongkar, Asep Irwan juga meminta menindak tegas oknum Pemkot Bandung yang bermain dalam masalah pendirian MCP ilegal tersebut.

“Kami menduga ada oknum yang bermain, karena tidak mungkin orang swasta mendirikan bangunan tiang MCP tanpa ada sinyal dari oknum,” ujarnya.

Ketua Kajian Analisa dan Hukum Jabar Transparan Kandar Karnawan mengapresiasi langkah mahasiswa untuk melakukan aksi dilapangan mengingat aparat Pemkot Bandung tidak berdaya menertibkan tiang MCP yang tidak berizin.

“Apa yang dilakukan mahasiswa juga seharusnya dilakukan Pemkot Bandung. Bukannya saling tuding. Sudah jelas tidak ada ijin, kenapa dibiarkan,” ujarnya.

Pasalnya, kata Kandar, dengan berdirinya banyak MCP tanpa izin, jelas ada potensi kerugian negara. Karena pendapatan baik restribusi dan pajak yang harusnya masuk jadi PAD, hilang sendirinya.

“Kita sudah mengkaji bahwa pemilik MCP mendapatkan sewa dari operator seluler Rp 20 juta per bulan. Jika pada setiap 1 tiang MCP ada 3 operator yang menyewa, berarti ada pemasukan Rp 60 juta perbulan yang diterima penyelenggara MCP,” katanya.

Dia menjelaskan, jika ada 50 MCP berdiri tanpa ijin, berarti pendapatan yang diterima penyelenggara MCP sebesar Rp 3 miliar. Dalam satu tahun Rp 36 miliar uang yang beredar di bisnis MCP.

“Sementara Pemkot Bandung tidak mendapatkan apa-apa. Selain menyalahi Perpres No.96/2014 tentang Rencana Pitalebar Indonesia (RPI), pemkot ikut melakukan pembiaran. Artinya ikut serta dalam terjadinya tindak pidana korupsi karena hilangnya potensi pendapat negara,” katanya.

Kandar juga menyoroti sikap anggota dewan yang dinilai kurang mengetahui permasalahan aturan perundangan tentang jaringan komunikasi.

“Seharusnya dewan menguasai aturannya agar ketika ada permasalahan ini, jangan ikut bingung atau tidak tahu sama sekali. Coba pelajari udang-undangnya agar fungsi legislasinya terkait hal ini bisa berjalan baik,” katanya. (ismalia)