Hendropriyono : Pembunuhan Pekerja di Papua Aksi Terorisme

NGETRIP. ID, Bandung-Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Jenderal (Purn). A.M. Hendropriyono menegaskan, para pelaku pembunuhan terhadap puluhan pekerja proyek jembatan di Nduga, Papua merupakan perbuatan terorisme. Masyarakat Papua harus berani melawan, jika tidak, masyarakat akan terus menjadi sasaran kelompok tersebut.

Pernyataan tersebut ia sampaikan saat memberikan Pembekalan Akhir kepada Pasis Sespimma Sespim Lemdiklat Polri Angkatan ke-60 tahun 2018 di Sespim Polri Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Selasa (11/12/2018).

“Perlawanan harus semesta, karena mereka teroris, membunuh rakyat, kalau kita tak melawan, rakyat Irian tak melawan, akan terus jadi sasaran mereka, dibully, dibunuh, disiksa, dan ini biadab. Mereka bersenjata modern, darimana senjatanya, kita enggak mengerti, nanti juga terungkap, mudah-mudahan segera terungkap siapa yang main di sini,” jelas Hendropriyono.

Dia menyatakan, Organisasi Papua Merdeka (OPM) pimpinan Egianus Kogoya ini bukanlah organisasi atau kelompok kriminal biasa seperti tukang copet. Tapi mereka adalah teroris dan musuh dari seluruh dunia karena berani membunuh orang-orang tidak berdosa yang bekerja untuk membangun infrastruktur di daerahnya.

“Artinya, dia membunuh innocent person, dan sesuai definisi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), membunuh innocent person itu adalah perbuatan teroris. Dia harus masuk dalam daftar teroris dan menjadi musuh dunia, satu orang saja mati ramai, tapi ini 31 orang mati juga pasti ramai di masyarakat internasional,” ujarnya.

Mengenai masalah Irian (Papua), lanjut dia, sejak dulu mereka ingin menamakan dirinya Papua dan pemerintah memberikan kelonggaran dengan memberikan sebutan nama itu. Namun, hal itu justru dimanfaatkan untuk mendirikan OPM. Karena sudah menjadi musuh bangsa Indonesia, jelas dia, aparat harus mengejar kelompok itu sampai dapat.

“Sejak 1 Mei 1963, dunia sudah mengakui Irian adalah bagian dari bangsa kita setelah PBB menerima dari Belanda satu tahun sebelumnya, tanggal 15 Oktober,” ungkapnya.

Cuma masalahnya, terang dia, sering timbul salah paham dari penggiat Hak Asasi Manusia (HAM), padahal yang dikejar ini adalah teroris di Papua, bukan orang-orang yang memiliki keinginan politik sembarangan. Organisasi perserikatan bangsa-bangsa atau PBB harus konsekuen dan mendukung dalam menumpas OPM.

Jika kelompok ini menginginkan referendum di Papua, menurut Hendropriyono, hal ini tidak mungkin bisa dilakukan karena sejak tahun 1969, Papua telah dinyatakan sah dan diterima PBB sebagai bagian dari negara Indonesia.

“Kenapa dipersoalkan lagi? Menurut saya, ini hanya untuk diri dan kelompoknya sendiri, bukan demi kepentingan rakyat. Rakyat Irian semuanya nasionalis, saya sudah keliling di sana, pejabat gubernur, kepala daerah semuanya putra daerah. Ini merupakan kerikil tajam dan kelompok yang harus dimusnahkan, dan dia bisa musnah sendiri karena perbuatannya,” ucapnya.

Dalam kasus referendum, ungkap dia, bangsa Indonesia sudah berpengalaman dikerjai dan dicurangi oleh oknum badan internasional PBB yang menyuruh diadakan jajak pendapat di Timor Timur. “Kesulitannya kita hanya masalah internasional, pengalaman Timtim terjadi kecurangan jajak pendapat, itu akan selalu begitu, jadi mereka akan giring ke situ,” tuturnya.

Dia menerangkan, kelompok Egianus Kogoya hanya berjumlah 50 orang tetapi ia sudah menggunakan potensi diplomasi politik luar negeri dengan membuka perwakilan di Inggris, Belanda, dan negara negara di pasifik selatan. Kepada negara-negara tersebut, Egianus memberikan penyesatan bahwa Papua dijajah Indonesia.

Apabila Egianus Kogoya telah tertangkap, dia menilai, akan selalu muncul kelompok-kelompok radikal di mana pun jika rakyat diam. Hendropriyono yakin, rakyat Irian senang apalagi dengan pembangunan infrastruktur sehingga membuat mereka jadi terharu.

“Egianus bilang katanya infrastruktur bentuk penjajahan, ini kan orang gila, orang kaya begitu kan gak masuk akal. Pelaku ini harus dibawa ke Mahkamah Internasional,” tambahnya. (ismalia)