Hidup Harmoni Dengan Bencana

NGETRIP.ID, BANDUNG–Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus menyosialisasikan mitigasi bencana. Hal tersebut penting sebagai bekal bagi masyarakat saat menghadapi bencana sehingga dapat meminimalisir kerugian.

Kepala Bidang Penanggulangan Bencana, Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (Diskar PB) Kota Bandung, Sihar Pandapotan Sitinjak menyampaikan, sosialisasi telah dilaksanakan dari tingkat sekolah, perkantoran, hotel dan pusat perbelanjaan. Melalui sosisalisasi itu, masyarakat semakin paham hal yang harus dilakukan saat terjadi bencana.

“Bencana pasti ada, caranya kita hadapi kegiatan dengan tenang. Harus mengerti apa yang harus disiapkan. Intinya masyarakat tenang hadapi bencana yang terjadi jadi nggak panik,” ujarnya saat kegiatan Bandung Menjawab, di Taman Sejarah Kota Bandung, Kamis (11/10/2018).

Menurutnya, setelah terjadi bencana gempa di Lombok dan Palu-Donggala, permintaan sosialisasi dan simulasi bencana cukup tinggi.

“Meskipun sebuah bangunan itu sudah terdapat petunjuk arah jalur evakuasi, tetapi kita tetap memberikan materi sampai masyarakat paham. Apa yang harus dilakukan sampai menyelamatkan diri,” tuturnya.

Saat gempa, lanjutnya, bangunan, langit-langit akan runtuh menimpa benda di bawahnya. Untuk itu perlu kesigapan untuk menyelamatkan diri.

Selain itu, masyarakat juga bisa menyimpan aplikasi Emergency Call 113. Ini dapat memberikan pelayanan dan memudahkan masyarakat untuk melapor saat terjadi bencana.

“Dengan aplikasi ini masyarakat akan lebih mudah melaporkan peristiwa kebakaran. Itu dapat mempercepat respons dari petugas Damkar untuk datang ke lokasi kejadian,” tutur Sihar.

Sementara itu, Kepala Sub Bidang 1 Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (PIPW), Bappelitbang Kota Bandung, Andry Heru Santoso menyampaikan, agar masyarakat lebih memahami tentang upaya mitigasi bencana, maka Bappelitbang Kota Bandung meluncurkan aplikasi ‘Si Taruna Bandung’ (Pengembangan Sistem Informasi Tata Ruang Berbasis Mitigasi Bencana).

“Aplikasi ini menyediakan data dan informasi perencanaan tata ruang yang terintegrasi dengan kerawanan bencana secara lebih komprehensif dan dapat diakses secara luas,” jelasnya.

Andry mengungkapkan, sejumlah titik di Kota Bandung juga memiliki potensi fenomena likuefaksi. Likuefaksi yaitu hilangnya kekuatan tanah sehingga tanah tersebut tidak memiliki daya ikat. Getaran yang dihasilkan dari gempa membuat tekanan air meningkat dan membuat sifat tanah berubah dari padat (solid) menjadi cair (likuid) yang nantinya meterial tanah berpasir menjadi lumpur.

Sesuai penelitian dari Geodesy Research Group, Institute Technology Bandung & International Decade for Natural Disaster Reduction yang bekerjasama dengan Bappeda Kota Bandung sekitar tahun 1992 sampai tahun 2000 – an, terdapat 10 lokasi di Kota Bandung yang berpotensi likuefaksi. Lokasi tersebut yaitu Kecamatan Kiaracondong, Antapani, Bandung Kulon, Babakan Ciparay, Bojongloa Kaler, Bojongloa Kidul, Astanaanyar, Regol, Lengkong dan Kecamatan Bandung Kidul.

“10 kecamatan tersebut mungkin masih berpotensi atau tidak, nanti perlu didata dan diupdate ulang. Apakah ada penambahan atau pengurangan, itu kan baru potensi saja,” ujarnya.

Sementara itu, aktifitas Sesar Lembang pun perlu diketahui, karena berpotensi gempa untuk sekeliling Kota Bandung. Menurut data Kelompok Keahlian Geodesi, institut Teknologi Bandung, maksimum magnitud dari gempa Sesar Lembang 6, 4 – 7 Skala Richter.

Andry pun menegaskan, agar masyarakat memahami Fenomena Land Subsidence (Penurunan Tanah) berupa perubahan dari level ketinggian tanah terhadap suatu bidang referensi tinggi.

Fenomena tersebut berdampak meluasnya daerah genangan banjir sebagai akibat dari timbulnya daerah daerah amblas atau cekungan banjir, terjadinya retak pada gunung/bangunan, miringnya bangunan dan kerusakan jalan.

Untuk meminimalisir potensi bencana, Pemkot Bandung semakin memperketat perizinan khsusunya Infrastruktur.

“Kalau namanya pembangun, perizinan itu sudah tidak mungkin lagi dihentika. Penduduk bandung yang cukup padat. Antisipasinya, perizinan bangunan dievaluasi. Persyaratannya kita perketat khususnya kawasan yang berpotensi tinggi. Kebijakan tata ruang perlu diintervensi supaya resikonya kecil,” tegas Andry.(sf)