Korupsi, Sekda Tasikmalaya Ditangkap Polda Jabar

NGETRIP. ID, Bandung-  Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Jawa Barat menangkap Sekertaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, Abdul Kodir sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi bansos dan hibah dari APBD Pemkab Tasikmalaya tahun 2017. Saat ini kasus tersebut telah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat.

Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Agung Budi Maryoto mengatakan Abdul Kodir melakukan penyalahgunaan dana hibah tersebut bersama delapan tersangka lainnya yaitu Kabag Kesrta Setda Pemkab Tasikmalaya Maman Jamaludin, Sekertaris DPKAD Ade Ruswandi, Inspektorat Pemkab Tasikmalaya Endin. Kemudian staf Kesra Pemkab Tasikmalaya Alam Rahadian Muharam, Eka Ariansyah, serta tiga warga sipil Lia Sri Mulyani, Mulyana, dan Setiawan.

“Total kerugian negara mencapai Rp 3,9 milyar. Sembilan tersangka itu diamankan kemarin sore (Kamis, 16 November 2018),” katanya.

Agung mengatakan, dana hibah Rp 3,9 milyar diperuntukan untuk 21 yayasan lembaga keagamaan. Kemudian Abdul Kodir meminta staf Kesra Setda Pemkab Tasikmalaya Alam Rahadian dan Eka Rahadian untuk mencarikan yayasan penerima dana hibah.

Kemudian kedua staf tersebut memerintahkan kembali kepada Lia Sri Mulyani untuk mencari yayasan penerima dana hibah dibantu oleh Mulyana dan Setiawan.

“Dana hibah itu tidak semuanya diberikan kepada yayasan, hanya 10 persen yang diberikan kepada 21 yayasan,” ucap Agung.

Kemudian, lanjut Agung, sisa dana hibah tersebut dibagikan kepada sembilan orang yang terlibat dan telah menjadi tersangka. Para tersangka rata-rata menerima uang sisa dana hibah tersebut Rp 100 juta hingga Rp 600 juta lebih.

“Untuk tersangka Abdul Kodir menerima memperoleh uang dari dana hibah itu sebesar Rp 1,4 milyar,” kata Agung.

Polisi berhasil menyita barang bukti dua unit sepeda motor, satu mobil, sebidang tanah seluas 82 meter persegi, uang tunai Rp 1,950 milyar.

Agung mengatakan, para tersangka telah melanggar pasal 2 dan 3 Undang-undang No 31 tahun 1999, sebagaimana diubah Undang-undang nomlr 20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi, Jo pasal 55 dan 56 KUHP dan pasal 64 ayat 1 KUHP.

“Para tersangka nanti kita serahkan kepada kejaksaan karena kasusnya sudah P21. Kita sudah koordinasi dengan kejaksaan, nanti akan segera diproses,” ucap Agung. (ismalia)