KPK Tolak Pembelaan Penyuap Mantan Bupati Subang

NGETRIP. ID, Bandung–  Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menolak seutuhnya pledoi dari terdakwa dan kuasa hukum Puspa Sukrina alias Koh Asun. JPU KPK pun tetap pada tuntutannya.

Hal itu terungkap dalam sidang kasus suap terhadap Mantan Bupati Subang Imas Aryumningsih dengan terdakwa Koh Asun di Pengadilan Tipikor pada PN Klas 1A Khusus Bandung, Jalan RE Martadinata, Selasa (27/11/2018).

Dalam sidang yang dipimpin M Razad tersebut mengagendakan tanggapan JPU atau reflik atas pledoi atau pembelaan yang disampaikan terdakwa dan kuasa hukumnya pecan lalu.

Dalam tanggapannya, JPU KPK Yadyn menyatakan, jika terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menyuap Bupati Subang (divonis dalam berkas terpisah) bersama-sama dengan Miftahudin (berkas terpisah).

”Selain itu terdakwa juga menerima keuntungan dari uang suap tersebut, yakni menyuap Bupati Imas Rp 1,25 miliar,” ujarnya.

Menurutnya, uang suap tersebut diberikan terdakwa kepada Imas dalam upaya pengurusan izin prinsip dan izin lokasi pendirian pabrik di Kabupaten Subang. Dimana dengan MIftahudin terdakwa bersama-sama memberikan suap kepada Imas.

”Atas hal itu, kami menolak semua pembelaan terdakwa dan kuasa hukumnya,” ujarnya.

Yadyn juga menyatakan jika tim JPU KPK tetap pada tuntutannya, yakni menuntut terdakwa Puspa Sukrina hukuman tiga tahun penjara, denda Rp 200 juta, subsider kurungan tiga bulan.

Atas reflik JPU, terdakwa dan kuasa hukumnnya langsung memberikan tanggapan atau duflik. Puspa Sukrina langsung mengajukan dufliknya secara lisan yang diwakili oleh tim kuasa hukumnya.

”Kami tetap pada pembelaan kami, Yang Mulia,” ujarnya.

Sidang pun akhirnya ditunda Selasa (4/12/2018) dengan agenda putusan.  

Sebelumnya, JPU KPK menyatakan Puspa Sukrina alias Koh Asun bersalah melanggar pasal 5 ayat satu (1) huruf a atau pasal 13 undang-undang tindak pidana korupsi, junto pasal 55dan pasal 64 KUHP.

Terdakwa melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa hingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut memberi sesuatu. Yakni berupa uang seluruhnya sejumlah Rp.1.25 miliar kepada penyelenggara negara.

Uang sebesar itu diberikan kepada Imas Aryumningsih (tervonis 6,5 tahun), Asep Santika (tervonis 5 tahun), dan Darta (tervonis 5 tahun) melalui Miftahudin yang telah divonis dua tahun dalam berkas tuntutan terpisah.

Yadyn menyebutkan, uang senilai Rp 1, 2 miliar tersebut digelontorkan dengan rincian kepada Asep Santika Rp 40 juta, Darta Rp 824 juta, kemudian kepada Imas Aryumningsih senilai Rp 300 juta, fasilitas kampanye, dan uang tunai  Rp 110 juta. (ismalia)