Mantan Bupati Bandung Barat Divonis 5,5 Tahun

183

NGETRIP. ID, Bandung- Mantan Bupati Bandung Barat Abubakar divonis hukuman penjara selama lima tahun dan enam bulan, denda Rp 200 juta, subsider kurungan enam bulan. Abubakar terbukti menerima suap dari hasil dana bancakan SKPD di KBB.

Hal itu terungkap dalam sidang putusan kasus dugaan suap di Pemkab Bandung Barat, dengan terdakwa Abubakar, di Pengadilan Tipikor pada PN Klas 1A Khusus Bandung, Jalan RE Martadinata, Senin (17)12/2018). 

Dalam amar putusannya, ketua majelis I Dewa Gd Suardhita menyatakan terdakwa Abubakar terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi menerima suap, secara bersama-sama dan berkelanjutan, sebagaimana dakwaan alternatif pertama, yakni pasal 12 hurup a Undang-undang Tipikor.

“Menjatuhkan hukuman penjara selama lima tahun, dan enam bulan. Serta denda Rp 200 juta, subsider kurungan enam bulan,” ujarnya.

Selain itu, terdakwa juga diharuskan membayar uang pengganti sebesar Rp 485 juta, dan harua dibayarkan maksimal satu bulan setelah adanya keputusan tetap. Jika terdakwa tidak bisa membayar maka diganti dengan harta bendanya, jika tidak memiliki harta benda diganti dengan hukuman penjara selama satu tahun.

Putusan yang diberikan majelis lebih ringan dari tuntutan JPU KPK, yakni hukuman delapan tahun penjara, denda Rp 400 juta, subsider kurungan empat bulan. Dia juga harus mengembalikan uang pengganti Rp 601 juta lebih.

Sementara untuk hal yang memberatkan dan meringankan sebagai bahan pertimbangan, yang memberatkan perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah. Hal yang meringankan, berlaku sopan, mengakui dan menyesali perbuatannya, belum pernah dihukum, dan telah mengembalikan uang Rp 100 juta ke penyidik KPK. 

Atas putusan tersebut Abubakar langsung menerimanya, sedangkan tim JPU KPK pikir-pikir.

Sebelumnya JPU KPK Budi Nugraha menyatakan Abubakar didakwa menerima suap Rp 860 juta dari uang partisipasi yang diberikan para kepala SKPD kepadanya untuk kepentingan pencalonan Elin Suharliah di Pillkada KBB 2018.

”Pada Desember 2017, terdakwa Abubakar mengumpulkan sekitar 17 kepala SKPD untuk memberikan iuran sejumlah uang guna pencalonan pasangan Elin Suharliah dan Maman S Sunjaya,” katanya.

Kemudian terdakwa meminta Adiyoto untuk melakukan survei pengenalan masyarakat terhadap pasangan Elin-Maman melalui lembaga survey Indopoling dengan dana Rp 120 juta yang berasal dari dana non budgeter Bappelitbangda yang saat itu dipimpin Asep Hikayat (sudah dituntut).

Tidak hanya itu, terdakwa kemudian mengumpulkan para kepala dinas dan menegaskan kembali soal pencalonan istrinya, serta meminta dukungan baik moril dan materil.  

Sebagai penegasan dan’ permintaan Terdakwa tersebut, masih di Bulan Januari 2018 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Grand Hotel Lembang No. 33 Kabupaten Bandung Barat, Tendakwa memanggil Adiyoto dan Weti Lembanawati untuk menegaskan tindak lanjut dari keinginan Terdakwa untuk meminta partisipasi iuran berupa uang yang berasal dari beberapa DinasISKPD di lingkungan

”Kemudian terdakwa memerintahkan kepada Weti dan Adhiyoto dengan kata-kata tolong dibantu untuk mengumpulkan SKPD-SKPD, dan tanyakan apa SKPD bisa membantu, dan berapa bisa hantunya”, katanya.

Tidak hanya itu, sekitar awal Februari 2018, pada saat rapat di Kantor Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, terdakwa kembali menegaskan kepada Kepala Dinas yang hadir agar ikut membantu mensukseskan pencalonan Elin-Maman. Terdakwa juga sempat menyampaikan kalimat yang pada pokoknya bahwa jjika ada Kepala Dinas/SKPD yang tidak mau membantu maka akan diganti jabatannya. Perintah tersebut langsung ditindaklanjuti Weti dan Adhiyoto.

Dalam pertemuan tersebut Adiyoto kembali menegaskan dengan mengatakan, “Pimpinan (Terdakwa selaku Bupati Bandung Barat) lagi butuh, kamu mesti Inget lah, kita kasih supporting, kita bantu untuk bantu Pilkada,” dan Weti menambahkan dengan mengatakan “KumpuI-kumpulln lah sepuluh juta rupiah masing-masing kepala dinas, secepatnya, paling lambat Jum’at. Ada catatannya nanti, yang ngasih dan tidak, saya catat,” ujar Budi menirukan ucapan keduanya.

Kemudian atas sepengetahuan terdakwa, Adiyoto kembali melakukan pertemuan dengan kepala SKPD dan menyebutkan soal kebutuhan dana Rp 970 juta untuk kepentingan survei elektabilitas. Kemudian para kepala SKPD diharuskan menyumbang Rp 50 hingga Rp 65 juta yang dikumpulkan di Adiyoto dan Weti. (ismalia)