Permenhub 108 Dicabut, Pemprov Jabar akan Kumpulkan Angkutan Online dan Konvensional

791

NGETRIP.ID, Bandung–Pengusaha angkutan konvensional dan online akan dikumpulkan menyusul pencabutan aturan transportasi online oleh Mahkamah Agung (MA).

Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Jawa Barat Dedi Taufik mengatakan pihaknya akan melakukan Fokus Grup Discusion (FGD) pada Jumat (21/9).

Mahkamah Agung telah memerintahkan Menteri Perhubungan (Menhub) mencabut Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108 Tahun 2017 yang mengatur soal angkutan online.

“Kita lakukan FGD dengan konvensional maupun online maupun dengan penyedia jasa transportasi yang berbasis online,” ujar Dedi di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (19/9).

Saat ini, pihaknya sudah melakukan langkah-langkah dan sedang menunggu arahan pemerintah pusat terkait pencabutan Permenhub 108 tahun 2017 itu.

Selain dengan penyedia jasa transportasi konvensional dan online, beberapa pihak akan dilibatkan pada FGD.

“FGD sendiri akan dilakukan bersama pakar hukum, pakar transportasi,” jelas dia.

Dedi mengklaim situasi di Jabar tetap kondusif pasca pencabutan aturan transportasi online ini. “Kita harapkan bahwa Jabar ini harus lebih kondusif terutama dalam hal pelayanan transportasi,” katanya.

Menurut dia, sejauh ini hanya Jabar yang sudah menyesuaikan dengan Permenhub 108 tahun 2017. Di mana, semua penyedia transportasi sudah mengikuti aturan.

Dedi menambahkan, pihaknya juga menunggu arahan dari pemerintah pusat untuk mengambil solusi terbaik.

“Tapi kita juga melakukan FGD ini untuk memberikan masukan kepada pemerintah pusat, supaya ada kesetaraan keadilan terkait dengan transportasi,” pungkasnya.

Ada sejumlah pasal yang menurut MA merupakan pemuatan ulang materi norma yang telah dibatalkan oleh Putusan MA Nomor 37/P.HUM/2017 pada tanggal 20 Juni 2017. Dengan demikian MA memutuskan butir-butir pasal yang dimaksud tidak sah dan tidak berlaku umum.

Butir-butir pasal Permenhub 108 yang dimaksud antara lain. Pasal 6 ayat 1 huruf e, soal pencantuman argometer.

  • Pasal 27 ayat 1 huruf d, soal tanda khusus berupa stiker yang ditempatkan di kaca depan kanan atas dan belakang dengan memuat informasi wilayah operasi, tahun penerbitan kartu pengawasan, nama badan hukum, dan latar belakang logo Perhubungan.
  • Pasal 27 ayat 1 huruf f, soal harus dilengkapi Dokumen Perjalanan yang Sah. Pasal 27 ayat 2, soal ukuran tulisan dan identitas kendaraan Angkutan sewa.
  • Pasal 38 huruf a, soal untuk memperoleh izin, Perusahaan Angkutan Umum wajib memenuhi persyaratan memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan.
  • Pasal 38 huruf b, soal harus memiliki/menguasai tempat penyimpanan kendaraan yang mampu menampung sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimiliki.
  • Pasal 38 huruf c, soal menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan (bengkel) yang dibuktikan dengan dokumen kepemilikan atau perjanjian kerja sama dengan pihak lain.
  • Pasal 31 ayat 1 soal perencanaan kebutuhan kendaraan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
  • Pasal 39 ayat 2, bagi perorangan yang memiliki kurang dari 5 (lima) kendaraan, dapat berhimpun dalam badan hukum berbentuk koperasi yang telah memiliki izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Beberapa pasal-pasal yang lain juga dicabut.(ito/Inkor/Rianto N)