Sudah Ditolak, Terlapor Ajukan Kembali Praperadilan

NGETRIP. ID, Bandung– Pengadilan Negeri (PN) Kelas 1A Khusus Bandung kembali menggelar sidang pra peradilan diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh penyidiak Polda Jabar atas dugaan kasus tindak pidana pemalsuan dokumen. Padahal sebelumnya, pengadilan telah menolak praperadilan kasus tersebut.

Bedanya sidang praperadilan kali ini diajukan dua orang pengacara atas dikeluarkannya SP3 oleh Polda Jabar dalam kasus pidana dengan terlapor Agus Sardi. Sidang berlangsung di PN Bandung, Jalan RE Martadinata, Senin (22/10/2018), bernomor 30/pid.prad/2018/pn.bdg, dengan hakim tunggal Wasdi Permana.

Sidang gugatan praperadilan ini merupakan kali kedua digelar, sebelumnya diajukan langsung atas nama Agus Sardi pada awal bulan ini. Saat itu perkara bernomor 26/pid.prad/2018/pn.bdg tersebut diputus hakim pada 8 Oktober 2018 dengan amar putusan menyatakan permohonan praperadilan tidak dapat diterima alias niet ontvankelijk (N.O).

Berdasarkan informasi gugatan praperadilan berawal dari dilaporkannya Agus Sardi oleh Sulaeman Subandi ke Polda Jabar, dengan nomor laporan LP B/1177/XII/2017/Jabar tanggal 21 Desember 2017. Laporan kasus pidana terkait lahan di Jln. Elang, Kec. Andir, Kota Bandung itu kemudian ditindaklanjuti oleh Ditreskrimum Polda Jabar. Akan tetapi Polda Jabar menghentikan penyidikan dengan mengeluarkan SP3 pada 11 Mei 2018 dengan alasan perkara tersebut bukan merupakan tindak pidana.

Meski posisinya sebagai terlapor dan kasusnys di-SP3, Agus Sardi sebagai ahli waris dari Oehe Soehe malah mengajukan praperadilan meski akhirnya dinyatakan tidak diterima. Hakim menilai Agus Sardi tidak memiliki legal standing karena perkara sudah dinyatakan SP3 dan Agus sebagai pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 80 KUHAP dan putusan Mahkamah Konstitusi No 76/PUU-X/2012.

Kuasa hukum termohon (Sulaeman Subandi), Balyan Hasibuan mengatakan, pihaknya mengikuti proses hukum yang bergulir. Namun putusan hakim tidak akan jauh berbeda dengan putusan pada praperadilan pertama yakni tidak dapat diterima alias niet ontvankelijk (N.O).

“Kalau bagi kami, prinsipal terlapor saja gugatannya tidak dapat diterima, apalagi ini kuasa hukumnya yang maju. Yang sekarang maju sebagai pemohon itu ada dua orang kuasa hukum,” katanya  usai persidangan.

Dengan kata lain, Balyan menilai pemohon dalam praperadilan yang kedua kali ini tetap tidak memiliki legal standing. Selain itu, ia juga menilai dalam perkara di mana dikekuarkan SP3, status Agus adalah terlapor. Sedangkan di dalam ketentuan Pasal 77-83 KUHAP, tidak diatur seorang terlapor berhak mengajukan gugatan praperadilan.

“Untuk gugatan kedua ini, subjeknya tetap sama dengan gugatan yang pertama, hanya saja beda pemohon. Saya berprinsip, principalnya saja udah di-NO, apalagi kuasa hukumnya,” tegas Balyan didampingi rekannya, Rahmat Maulana. (ismalia)